Kuliah Tamu STIA Pembangunan, H Muhammad Nur Purnamasidi: Mahasiswa Harus Kreatif

Stiapembangunanjember.ac.id – Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Jember kembali mengadakan kuliah tamu untuk kedua kalinya pada awal tahun 2023 ini.

Kuliah Tamu kali ini menghadirkan Anggota Komisi X DPR RI H. Muhammad Nur Purnamasidi pada Jumat, 17 Maret 2023.

Tema yang diangkat dalam Kuliah Tamu kali ini adalah “Sinergitas Stakeholder dalam Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka”.

Meningat H. Muhammad Nur Purnamasidi merupaan anggota Komisi X DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

Dalam pemaparannya, H. Muhammad Nur Purnamasidi menyampaikan bahwa mahasiswa harus kreatif.

“Karena nanti mahasiswa bisa memilih, mau hanya sebatas menjadi pekerja atau pengusaha,” ungkap H. Muhammad Nur Purnamasidi.

Menurutnya, apabila banyak yang menjadi pengusaha, maka ekonomi akan tumbuh dan tidak hanya mengandalkan dari APBN saja.

H. Muhammad Nur Purnamasidi juga memberikan bantuan modal kepada tiga orang mahasiswa yang mempunyai usaha, masing-masing sebesar Rp 2.500.000,-

Kualitas mahasiswa dan lulusan, menurut H. Muhammad Nur Purnamasidi juga akan meningkatkan kualitas kampus STIA Pembangunan.

Sehingga harapan untuk menaikkan status STIA Pembangunan untuk menjadi Institut atau bahkan Universitas dapat segera tercapai.

Dalam sambutannya, Ketua STIA Pembangunan Jember Dr. Nungky Viana Feranita, S.T., M.M menyampaikan keinginan STIA Pembangunan agar bisa naik level.

“Usia kampus kami sebenarnya sudah cukup lama, sehingga kami berharap bisa segera naik level dari Sekolah Tinggi menjadi Institut terlebih dahulu dan nantinya bisa menjadi Universitas,” terangnya.

Dr. Nungky Viana Feranita, S.T., M.M bahwa SDM yang ada di STIA Pembangunan, terutama para dosen saat ini banyak yang terbilang muda.

Sehingga, diharapkan muncul semangat baru untuk membuat perubahan yang lebih baik lagi bagi STIA Pembangunan.

Terutama semangat untuk berkolaborasi dengan segenap stakeholder, seperti dengan Komisi X DPR RI dan Kemendikbud RI.(*)