Stiapembangunanjember.ac.id – Pelaksanaan "Workshop Bina Talenta 2026" di STIA Pembangunan Jember tidak hanya menjadi forum diskusi akademik, tetapi juga mencatatkan sejarah penting bagi institusi. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua STIA Pembangunan Jember, Dr. Asmuni, S.Sos., M.AP., dalam pidato sambutannya.
Ia mengungkapkan rasa bangga atas kehadiran Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII, Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE., MM. "Sebuah kehormatan bagi STIA Pembangunan untuk pertama kalinya acara kampus kami dihadiri oleh Kepala Lembaga LLDikti Wilayah VII. Hal ini merupakan sejarah sejak STIA Pembangunan berdiri tahun 1986," ungkap Dr. Asmuni.
Dr. Asmuni memaparkan bahwa STIA Pembangunan saat ini tengah berupaya keras mengimplementasikan kegiatan tridarma perguruan tinggi yang selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, yaitu bertransformasi menjadi "Kampus Berdampak".
Komitmen tersebut dibuktikan melalui serangkaian aksi nyata pengabdian masyarakat. "Mulai bulan ini kami sedang melangsungkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah 3T, tepatnya di Kabupaten Ngada, NTT. Kami adalah satu-satunya perguruan tinggi swasta di Kabupaten Jember yang melakukan program KKN ini," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan kesiapan STIA Pembangunan untuk terlibat penuh dalam program unggulan LLDikti tahun 2026, yakni "Kakak Tangguh" (Kampus Berdampak Untuk Komunitas Lebih Tangguh), khususnya untuk intervensi di wilayah Tapal Kuda seperti Bondowoso dan Situbondo. Tidak ketinggalan, agenda KKN Internasional ke Thailand Selatan juga dijadwalkan berangkat pada 14 Juli 2026.
Acara semakin berbobot dengan hadirnya Keynote Speech dari Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, H. Muhamad Nur Purnamasidi, S.Sos., M.Si.. Dalam sambutan awalnya, Dr. Asmuni menyebut tokoh legislatif ini sebagai "suri teladan" sekaligus mitra strategis yang menjadi penyambung lidah perguruan tinggi swasta.
Dalam paparannya, H. Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti sebuah fakta paradoks yang dihadapi Indonesia. Meskipun negara ini memiliki jumlah perguruan tinggi dan peneliti yang sangat besar, nyatanya "Kesenjangan Inovasi Menghambat Pengentasan Kemiskinan Nasional".
Ia menjabarkan empat poin krusial yang menjadi akar permasalahan:
1. Ketimpangan Sosial: Lebih dari 9 juta penduduk Indonesia masih berada di angka kemiskinan, sehingga memerlukan intervensi berbasis ilmu pengetahuan.
2. Kualitas Pendidikan: Distribusi standar pendidikan masih belum merata di seluruh wilayah.
3. Underutilized Research (Riset yang Kurang Dimanfaatkan): Banyak hasil riset dari kampus yang hanya berhenti di meja birokrasi dan belum dimanfaatkan secara praktis oleh masyarakat.
4. Daya Saing: Inovasi nasional dituntut untuk terus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan produk global.
Untuk mengatasi hal tersebut, Purnamasidi menyerukan adanya pergeseran paradigma secara fundamental. Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi harus meninggalkan paradigma lama yang hanya memprioritaskan publikasi jurnal dan mengukur keberhasilan murni dari lulusan dan sitasi.
"Pendidikan harus menjadi mesin produktivitas masyarakat," tegasnya yang tercermin dalam paparan presentasinya. Ia mendorong ekosistem kolaboratif inklusif antara kampus, industri, pemerintah, dan publik untuk menghasilkan solusi berdampak yang riil di lapangan.
Pesatnya komitmen STIA Pembangunan dan dorongan kritis dari DPR RI ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan kolaborasi multisektor dalam mengentaskan kemiskinan secara holistik dan berkelanjutan.(*)
